Global Sukuk rebound seen

JEDDAH – The global issuance of Islamic bonds, or Sukuk, fell 35 percent to $5.3 billion in the second quarter compared with a year earlier but a rebound may be within sight, data from Zawya Sukuk Monitor revealed.
Year-on-year declines in the primary Sukuk market were offset by a 164 percent surge in volume compared with the first quarter for Sukuk, indicating renewed demand for Shariah-compliant debt instruments.
Investors are once again putting faith in the Sukuk market despite the ongoing financial crisis, which continues to weigh on banks and finance companies.

“The global market for sukuk issuance should recover by the second half of 2009,” said Afaq Khan, Standard Chartered Bank’s chief executive officer for Islamic banking. “We expect close to $10 billion in primary Sukuk issuance this year,” he said.

Malaysia and Indonesia topped Zawya’s list of issuers, followed by Bahrain and Saudi Arabia, the largest Middle East economy. A total of 42 bonds went to market in the second quarter, out of which 30 deals where sold by governments, the data shows.

In the Middle East and North Africa close to $1 billion worth of Sukuk were sold during the second quarter, excluding SR7 billion ($1.9 billion) this week by Saudi Electricity Company, or SEC. SEC’s Sukuk will close on July 6. The government of Ras Al Khaimah is also seeking to raise $500 million this year through a sukuk that’s expected to hit the market soon, Zawya Dow Jones reported last week.

The quarter saw the first US dollar international issuance this year by Islamic finance heavyweight Indonesia, followed by a similar sovereign bond by the government of Bahrain.

Several countries including France, Hong Kong, Kenya and Nigeria have recently, or are in the process of changing their laws to facilitate the introduction of Islamic financial products in a sign of the continued appeal for Shariah-compliant financial instruments.

Standard & Poor’s Financial Services expects the $700 billion global Islamic finance industry will weather the financial crisis and resume its growth driven by high demand for Shariah-compliant products, which are considered less risky than convention debt.

“The long-term pipeline for Sukuk issuance is healthy, and the market is attracting interest from an increasing number of issuers in both Muslim and non-Muslim countries,” said Mohamed Damak, credit analyst at Standard & Poor’s Ratings Services in a recent report.

Executives at HSBC’s Shariah unit corroborated the data from Zawya Sukuk Monitor.

They said the recovery of the global Sukuk market and a lack of Shariah-compliant assets around the world should encourage domestic firms to tap the Islamic financing market,

The Sukuk, or Islamic bond, market is showing signs of recovery, with Indonesia and Bahrain successfully selling international Sukuk this year after almost a year-long hiatus due to the global recession, said Mahmoud Abushamma, head of HSBC Amanah Syariah.

Amid the downturn, the total volume of global sukuk issues halved to less than $15 billion in 2008 from $30 billion the year prior, HSBC said in a statement.

The market virtually ground to a halt in March 2008, it said.

Gahet Ascobat, HSBC Amanah’s senior vice president of structured finance, said that many investors seeking Shariah-compliant investments have been unsure about where to put their money, due to a complete lack of Sukuk issues for more than a year.

“But once a Sukuk issue finally came along, investors grabbed it with both hands,” Gahet said.

Indonesia’s success was followed this month by Bahrain, which just issued a $750 million global Sukuk, beating Indonesia’s offering.

The Bahrain issue also elicited strong demand, with an order book of $4 billion.

“The huge oversubscription for both the Indonesia and Bahrain sukuk clearly signals that the sukuk market is on the rebound,” Mahmoud said.

“It also reflects the need for Sukuk instruments among Muslim investors.”

Strong demand, combined with a lack of supply, said Mahmoud, should encourage Indonesian firms to “seriously consider the Sukuk market as a viable funding source to diversify their investor base.”

© The Saudi Gazette 2009

Prospek Sukuk di Indonesia

Oleh Sunarsip
(Ekonom Kepala The Indonesia Economic Intelligence)

Pasar keuangan di Indonesia baru saja mencatat sejarah baru. Pada Mei 2008 lalu, Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau UU Sukuk Negara (sovereign sukuk). Meski terlambat, kita patut memberikan apresiasi tinggi atas upaya pemerintah dan DPR yang berhasil menghasilkan UU Sukuk Negara ini. Dikatakan terlambat, karena perkembangan sukuk di Indonesia, sesungguhnya sudah dimulai oleh swasta, meskipun pangsanya masih kecil.

Pada tahun ini, pemerintah berencana menerbitkan sukuk hingga Rp18 triliun. Bila dibandingkan dengan obligasi negara konvensional, rencana penerbitan sukuk ini memang masih kecil. Namun, dimulainya penerbitan sukuk ini oleh pemerintah ini akan dapat menjadi trigger bagi penerbitan sukuk lainnya. Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara dan adanya rencana penerbitan sukuk oleh pemerintah, itu berarti sukuk kini menjadi instrumen pembiayaan yang diakui sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap sukuk kita, baik sukuk negara maupun sukuk korporasi.

Pemerintah Lepas Sukuk Mulai Agustus

Pemerintah berencana menjual sukuk senilai Rp15 triliun-Rp18 triliun pada Agustus dan Oktober tahun ini. Peraturan pemerintah (PP) mengenai ketentuan perusahaan penerbitan atau Special Purpose Vehicle (SPV) kini tengah dalam tahap penyelesaian.

Demikian dikatakan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto kepada wartawan, di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (19/6/2008).

“Saat ini sedang dalam diselesaikan draft PP mengenai ketentuan perusahaan penerbitan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Rahmat, saat ini Depkeu juga sedang membuat Peraturan Menteri Keuangan tentang metode penerbitan sukuk negara tersebut.

Rahmat berharap sejumlah draft tersebut bisa selesai dalam akhir bulan ini. Sehingga, bisa segera disahkan dan kemudian siap diterbitkan. “Untuk sukuk domestik pada Agustus internasional pada Oktober,” ujarnya.

Depkeu, kata Rahmat, akan melakukan seleksi untuk memilih join lead manager atau book runner. Pemerintah juga akan mencari bank investasi atau sekuritas lokal yang berpengalaman dalam perangkat sukuk. Sedangkan untuk sukuk internasional pemerintah akan mencari bank investasi Internasional.

Sumber: Niriah.com

SBSN tidak dikenakan pajak ganda

JAKARTA (Bisnis): Dirjen Pajak Darmin Nasution menyatakan surat berharga syariah nasional (SBSN) tidak dikenakan pajak ganda karena perusahaan penerbit sukuk dibentuk oleh pemerintah.

Dia menyatakan perusahaan pengelola SBSN atau sukuk yaitu SPV merupakan milik pemerintah yang dibiayai dari APBN sehingga transaksi yang dilakukannya tidak dapat dikenai pajak.

“SPV [spesial purpose vehicle] itu kan milik pemerintah, dibentuk oleh pemerintah didanai oleh APBN, ya sudah [transaksi yang dilakukan tidak usah dikenai pajak],” katanya seusai Raker dengan Komisi XI DPR hari ini.

Dalam raker, anggota Komisi XI DPR dari FPKS Andi Rahmat meminta pemerintah menanggung pajak ganda yang akan dikenakan pada sukuk untuk menambah daya tarik SBSN. (tw)

Aset finansial syariah diprediksi tumbuh 20%

JEDDAH (bisnis.com): Aset finansial syariah global diprediksi akan tumbuh 20% per tahun dan mencapai US$2 triliun pada 2010 dari saat ini US$900 miliar.

Menurut Pelaksana Gubernur IDB untuk Malaysia Dato Ahmada Husni Mohammad Hanadzlah, krisis subprime dan fluktuasi harga minyak membuat para investor beralih dari instrumen produk finansial yang mapan ke instrumen yang transparan dan aman di bawah pembiayaan syariah.

“Kalangan investor memprediksi pertumbuhan aset finansial syariah 20% per tahun,” ujar Ahmad yang juga Deputi I Menteri Keuangan Malaysia pada acara Pertemuan Tahunan ke-33 Dewan Gubernur IDB di Jeddah, tadi malam.

Untuk itu, IDB diminta mereposisi dirinya dan menangkap peluang tersebut guna memperluas pengembangan pembiayaan syariah dan pasar modal.(er)

Depkeu Siap Terbitkan Dua RPP Sukuk

Oleh ISM (niriah.com)
14 Mei 2008

Departemen Keuangan (Depkeu) tengah mempersiapkan penerbitan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. Pertama, RPP tentang Perusahaan Penerbit SBSN. Kedua RPP tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN. Keduanya diharapkan rampung pekan ini.

“Kita harus bikin dua PP, satu PP umbrella yang menyangkut kriteria umum sebuah perusahaan penerbit SBSN, jadi harus lengkap perusahaan penerbit SBSN. Satu lagi PP untuk bentuk SPV (special purpose vehicle) itu sendiri, karena itu lebih kuat kalau dibentuk dalam PP karena itu menyangkut seolah-olah suatu perusahaan, nah itu sedang dalam proses mudah-mudahan minggu ini bisa diselesaikan di internal Depkeu,” ujar Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto usai rapat pimpinan Depkeu di Jakarta, Rabu (14/5/2008).

Pemerintah Tagih Janji IDB Terbitkan Sukuk Berdenominasi Rupiah

Oleh ISM (niriah.com)
17 Mei 2008

Pemerintah berencana menagih janji Bank Pembangunan Islam (IDB) terkait keinginan IDB menerbitkan obligasi syariah (sukuk) berdenominasi rupiah untuk membiayai sejumlah proyek di Indonesia. Janji itu akan ditagih dalam acara pertemuan tahunan di Jeddah, Arab Saudi, pada 3 dan 4 Juni mendatang.

“Kita akan tanyakan soal janji IDB itu,” tegas Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas, Dewo Broto Joko Putranto.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan diwakili oleh Gubernur IDB untuk Indonesia, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Fixed Income Sukuk: Prospects for Corporate Issuance

Islamic finance is one of the most exciting areas of the capital markets at the beginning of the 21st century, and the Sukuk is very much a product of the new millennium.The petrodollars boosting the Gulf countries together with the vibrant economies of Southeast Asia have combined to bring Islamic fi nance to the forefront of the international fi nancial community. As a result, the Islamic capital markets are growing at an exponential rate.

Obligasi Syariah (Sukuk) untuk Pembiayaan Infrastruktur: Tantangan dan Inisiatif Strategis

Oleh : MI. Sigit Pramono, SE., Ak., MSACC (Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Jakarta dan Direktur Eksekutif International Institute of Islamic Finance (IIIF), Jakarta. Dan A. Aziz Setiawan, SEI.(Peneliti pada SEBI Research Center (SRC-STEI SEBI) dan The Indonesia Economic Intelligence (IEI)

Abstrak

Lemahnya pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketertinggalan Indonesia dalam memacu pembangunan ekonomi dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir. Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan pondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan Road Map Pembiayaan Infrastruktur 2005-2009, disebutkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, Pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp1400 trilyun. Nilai pembiayaan tersebut rencananya akan dipenuhi dari berbagai sumber pembiayaan seperti hibah bantuan Aceh (1%), APBN (17%), dan sumber dana domestik (21%). Dari skema tersebut masih ada sekitar Rp 810 trilyun yang belum jelas darimana sumber pembiayaannya (funding gap). Kondisi ini mengindikasikan tentang perlunya pemerintah untuk segera melakukan terobosan-terobosan untuk menutupi besarnya funding gap tersebut, yang hampir tidak mungkin dapat dipenuhi oleh APBN maupun pendanaan internal BUMN. Disamping itu, BUMN sebagai entitas yang mandiri juga perlu mencari terobosan–terobosan baru untuk menggandakan kemampuan dalam penyediaan dana pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Islamic Bond hit by scholar

By Sebastian Abbot
January 14, 2008

MANAMA, Bahrain (AP) — The booming market for financial products that comply with Islamic law was thrown for a loop recently by criticism from a leading scholar, who has set off a debate about whether the industry has sacrificed religious principles for the sake of growth at a time of surging Middle East oil revenue.
 

Shariah, or Islamic law, prohibits charging or paying interest, so bankers and lawyers have developed a rapidly growing financial market by restructuring conventional products like bonds to make them compliant with Islam. Shariah-compliant products attempt to replicate the concept of interest through cost-plus transactions, leasing arrangements or by linking payments to returns on underlying assets. The process is normally blessed by a board of religious scholars affiliated with a bank.